914, jdih. 31 Th 2019 ttg Sistem Informasi Puskesmas. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 6. 8. 12, BN. 5. Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas . Bentuk. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah. Download Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas di situs infoasn. Tipe Dokumen. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1676); 13. id : 7 hlm. Puskesmas sebagai2018. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020. Tipe Dokumen. Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan. Diunduh 140549. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PUSKESMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. MUTU PELAYANAN DASAR . sekretariat jenderal ; ditjen pelayanan kesehatan ; ditjen pencegahan dan pengendalian. Tenaga Administrasi: 2 Orang. Menimbang : a. 559, kemenkes. 7. TBN = Tambahan Berita Negara. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS. untuk Puskesmas atau yang setara harus memiliki: 1. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI PUSKESMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan. TENTANG. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,. 1. 75/2015 dan Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Peraturan Mentri Koperasi dan UMKM No. a) Tenaga kesehatan di RS, Puskesmas dan Praktik Mandiri, Bidan Desa dan kader kesehatan di dalam wilayah kerja memiliki pengetahuan tentang penularan COVID-19, serta pengetahuan tentang tanda bahaya dan gejala kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir. jdih. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas, 32. Mencabut : Permenkes No. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019; Mengingat: 1. 02/III/5740/2022 TENTANG . 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. pdf. id : 16 hlm. METADATA PERATURAN. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat. Puskesmas yang sehat, dengan masyarakat yang: a) Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat; b) Mampu menjangkau Pelayanan. TENTANG DATABASE PERATURAN. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis; 6. TENTANG . Unduh. TENTANG . Peraturan Bupati Batang Nomor 900/700/2015 tentang Penetapan Puskesmas se Kabupaten Batang sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Keputusan Bupati Batang Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Struktur. SK KODE ETIK. 01. Penilaian Umum dan Tanda‐tanda Vital. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas, 9. suhartinah. 2017/NO. 411/MENKES/PER/III/2010. 2019/NO. SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ABAB KECAMATAN ABAB NOMOR : /PKM-ABAB/2016 TENTANG PERATURAN INTERNAL PUSKESMAS. 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317); 8. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 906); MEMUTUSKAN: . Diubah dengan : PERPU No. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Masukan kami terima paling lambat 7 Juni 2021 melalui emaildata puskesmas ; klinik ; lab kesehatan ; praktik mandiri ; siranap ; platform satusehat ; peningkatan pengendalian penyakit ; informasi kefarmasian dan alat kesehatan ; informasi kebijakan kesehatan ; pantauan kejadian krisis kesehatan ; media ; tautan . PADA . Demikianlah informasi yang dapat kami bagikan kepada Mitra Kesehatan Masyarakat tentang Standar. Nomor Tambahan. 2016/No. Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022. pdf: Unduh : Bagikan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518); 9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh. 9. Tutup. 2021/No. Menghormati hak Pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Puskesmas. Pedoman ini digunakan untuk mengatur penggunaan antibiotik di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan; tidak mencakup antibiotik untuk infeksi spesifik. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/Kep/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 274303643 Puskesmas Peraturan Internal. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Pedoman Pengelolaan Vaksin di Fasyankes. Indonesia, Kementerian Kesehatan Nomor 31 Bentuk Peraturan Menteri. 2019. Iklan Tengah Artikel 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); -2- 2. f LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS. 4. Pedoman ini merupakan penyempurnaan Pedoman Pengembangan Pelayanan Obstetri-Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang telah disusun pada tahun 2004. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas, 9. Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboartorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan. 8. Presentasi tentang pengelolaan keuangan puskesmas dalam rangka menatausahakan Jaminan Keamanan Nasional (JKN) berdasarkan SE MDN Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014, Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah. PMK No. 77 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan. go. surat izin operasional; 2. Petugas mendatangi lokasi tempat kejadian b. File Action; PMK-NO. Standar Usaha No. pdf - Google Drive. id : 24 hlm. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN. pu. Penanggung Jawab Mutu. Sekretariat Jenderal . Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107,. 404. REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Harmonisasi dengan peraturan perundangan yang baru ditetapkan (Kebijakan Otonomi Daerah, JKN). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 5. Tipe Dokumen. (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai sistem rujukan. Permenkes No. Sebagai tindak lanjut atas peraturan di atas, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sumber:. 2019. Riskesdas 2018 menunjukkan data yang komprehensif tentang pelayanan kesehatan gigi dan mulut yakni dari 57,6% penduduk Indonesia yang bermasalah kesehatan gigi dan mulut, terdapat 10,2% penduduk terlayani. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigiperaturan menteri kesehatan nomor 585/menkes/sk/v/2007 tentang pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di puskesmas ruang lingkup promosi kesehatan di puskesmas strategi pendukung dalam pelaksanaan promosi kesehatan kegiatan promosi kesehatan di dalam gedungPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019. tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum; b. Halaman ini telah diakses 34857 kali. 29 Th 2019 : Unduh: Angka Kecukupan Gizi Yang. TENTANG. b. Permenkes No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 17. Peraturan Pelaksana Undang Cipta Kerja di Bidang Ketenagakerjaan diimplementasikan melalui beberapa mekanisme, antara lain: Penerapan Prinsip. 3. 42, BN. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 5. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; -2- Mengingat : 1. Peraturan Bupati Tentang Besaran Honorarium Bagi Instruktur Pra Pemusatan, Instruktur Pemusatan, Panitia Purna Paskibrak: Tidak Berlaku: DETAIL: PDF: 433: 75: 2019: 18 Juni 2019: Peraturan Bupati Tentang Besaran Uang Saku Peserta Kegiatan Peningkatan Wawasan Pembangunan Bagi Tokoh Masyarakat Desa T: Tidak Berlaku: DETAIL: PDF:. TENTANG . Dasar Hukum untuk menyusun Rencana Strategis Puskesmas adalah: 1. Penguatan puskesmas PONED dan. TENTANG DATABASE PERATURAN. 6 /2014 tentang Desa, RPJM 2015-2019, Peraturan Pemerintah No. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 413); 7. 07/2008 tentang Pedoman PengelolaanDana Dekonsentrasi dan Tugas jdih. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2O19 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat disebutkan bahwa Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Faskes). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. go. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik. E. Puskesmas atau klinik, dan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf a,5. id - 3 - Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 11. 2019. Para Kepala Puskesmas di seluruh Indonesia. Permenkes No. TENTANG : PANDUAN TRIASE. Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat Riskesdas : Riset Kesehatan Dasar SSIDTK : Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik. E. Peraturan Presiden 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada. . TENTANG . go. Pasal 10 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan danKesehatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 1170), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. GO. Pasal 14 . Peraturan Perundang-undangan. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN KANKER PAYUDARA DAN KANKER LEHER RAHIM . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas T. Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kedaluwarsa. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, 29. Judul Judul singkat yang spesifik mengenai indikator apa yang akan diukur tanpa menyebutkan satuan pengukuran. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun. bahwa fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat kerja yang memiliki risiko terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia fasilitas pelayanan kesehatan. Pernah menduduki jabatan fungsional Nakes jenjang ahli pertama minimal 2 tahun. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal 31. kinerja Puskesmas (R). Jumlah Dokumen 1. 8 Th.